H.Asmar : Pembrantasan Korupsi Butuh Kolaborasi Semua Pihak
MERANTI – Detikappi.com
Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga aparatur sipil negara (ASN).
Semangat kolaboratif inilah yang menjadi sorotan dalam kegiatan Sosialisasi Antikorupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Dinas PUPR Lantai II, Kamis (16/10/2025).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Anggota DPRD Fraksi PPP, Noli Sugiarto, Sekda, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala OPD.
Dalam arahannya, Bupati Asmar menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab moral seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menggerogoti sendi bangsa. Karena itu, kita semua, terutama ASN, harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” tegasnya.
Asmar juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal, menolak gratifikasi, serta menjadikan integritas dan transparansi sebagai nilai utama dalam pelayanan publik.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari banyaknya yang ditangkap, tapi dari semakin tertutupnya peluang untuk berbuat curang,” ujarnya.
Bupati mengajak agar semangat antikorupsi tidak berhenti di forum sosialisasi, melainkan menjadi gerakan bersama yang hidup dalam praktik keseharian birokrasi.
“Mari kita jadikan integritas sebagai kebiasaan. Dengan kerja sama dan kejujuran, kita bisa wujudkan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” pungkasnya.
Sekretaris Inspektorat Meranti, Mashudi, menjelaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam memberantas korupsi. Menurutnya, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya birokrasi yang harus diubah secara berkelanjutan.
“Korupsi menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan menghancurkan nilai integritas yang kita bangun. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari diri sendiri,” katanya.
Dukungan terhadap upaya antikorupsi juga datang dari DPRD Kepulauan Meranti. Anggota DPRD Fraksi PPP, Noli Sugiarto, menegaskan bahwa lembaganya akan memperkuat peran dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan kami gunakan secara maksimal untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan profesional,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Meranti ingin menanamkan nilai-nilai integritas di semua lini pemerintahan, sekaligus meneguhkan komitmen menuju good governance.(Red)
LA
