LM2R, LSM Koppas Riau Dan LSM BPKP Kritisi Kebijakan Pemda Kepulauan Meranti yang Berindikasi Banyak Pelanggaran Hukum
Detikappi.com – Meranti
Nasib Keuangan Daerah serta siapkan Reward andai dipandang layak Mengingat perjalanan Plt dan berlanjut pada jabatan defenitif, LM2R terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap beragam kebijakan dan bentuk pembangunan infrastruktur daerah kepulauan Meranti.
Menurut Jefrizal selaku Ketua LM2R Ikut prihatin atas tragedi tersebut, ketika berbicara realisasikan PAD sebesar Rp111,586 miliar, atau sekitar 42,17 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264,632 miliar, sangat berpotensi menimbulkan masalah baru.
Hal ini juga berawal dari Data Hasil temuan BPK perwakilan Riau itu.
Selanjutnya dalam APBD Perubahan 2025, anggaran pendapatan ditetapkan sebesar Rp1,217 triliun, belanja Rp1,219 triliun, dan pembiayaan Rp2,563 miliar.
Dengan APBD kabupaten kepulauan meranti pada tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan anggaran pendapatan sebesar Rp1,387 triliun dan belanja sebesar Rp1,477 triliun, serta pembiayaan Rp90,049 miliar bukan lagi hal yang dianggap biasa, namun Fantastis dan Sangat perlu di evaluasi setiap pengeluaran yang ada.
Ketua LSM Koppas Riau juga Ikut mempertanyakan dana yang dibatasi penggunaannya (restricted cash) sebesar Rp16,269 miliar yang menurutnya hasil pemeriksaan BPK telah terpakai dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu BPK perwakilan Riau berharap agar bisa dipulihkan, namun hal ini sangat sulit dan banyak pula indikasi pemberatan dalam periode ini.
Ketika kita bicara dana tersebut yang terdiri atas DAU Specific Grant, DAK Penugasan, dan DAK Nonfisik yang penggunaannya telah ditentukan. Namun banyak indikasi sangat jauh panggang dari api, ungkapnya.
Koppas Riau menyoroti Dalam laporan keuangan, Pemkab Kepulauan Meranti yang menyajikan utang belanja sebesar Rp180,726 miliar, termasuk saldo utang belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sangat banyak kejanggalan dan perlu penelurusan lebih dalam.
Sementara berdasarkan hasil review Inspektorat, tunda bayar Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 tercatat sebesar Rp76,409 miliar. Hal ini menjadi persoalan baru untuk kegiatan kedepannya terkait nasib pembangunan yang ada di Negeri ini cetusnya.
Untuk itu Koppas Riau Sangat Berharap bahwa
Bupati selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dinilai belum maksimal melakukan pengawasan pelaksanaan APBD sesuai prioritas.
Serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga dinilai sangat tidak mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang rasional dalam tahun anggaran berjalan serta prioritas belanja sesuai ketentuan penyusunan APBD.
sambungnya bahwa Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak maksimal mengendalikan dan mengawasi pengelolaan kas daerah, apakah berbicara menyiapkan anggaran kas, mengendalikan pendanaan kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Umum.
Lalu sambungnya lagi bahwa Inspektorat Daerah juga dinilai belum optimal dalam melakukan review terhadap pengajuan kegiatan tunda bayar. Hal ini sesuai arahan BPK dan LM2R sangat Pesimis atas nasib Arah masa depan pembangunan daerah tahun 2026 hingga kedepannya.
Untuk itu terhadap nasib keuangan tersebut LM2R menyatakan sikap untuk perlu memberikan Mosi tidak percaya serta Mendesak Bupati segera mengevaluasi semua OPD dan kepala bagian untuk Lebih Profesional dan Proporsional yang benar-benar untuk menduduki jabatan itu serta tidak lagi seakan memilih Kucing dalam karung.
Hal senada Juga didukung Oleh salah seorang tokoh pejuang Meranti Ramlan SH CPLA. Menurutnya pasca OTT bupati devenitif HM .Adil SH tampuk pimpinan kepala daerah Meranti dilantik PLT .H.Asmar .kondisi kebupaten Meranti semakin centang perenang tegas nya.
Tunda bayar dana desa.tunda bayar TPP ASN .tunda bayar pada rekanan semakin membengkak .ulas Ramlan.SH.CPLA ketua LSM BPKP Meranti
Kita bisa melihat kondisi Kabupten ini sedang tidak baik- baik saja , visi misi bupati dan wakil bupati tidak ada yg terealisasi pada hal pemerintah dibawah kendali H.Asmar bersama Muzamil baru memperbanyak MOU dengan berbagai pihak .hasilnya zoonk .jelas Ramlan .
Selanjutnya kami sebagai tokoh pejuang yang melahirkan Kabupten ini sangat berharap Kabupten maju mandiri dan sejahtera .
Hasil pantauan kita dilapangan tentang tata kelola pemerintahan stagnan hal ini lah mendorong kami untuk melakukan aksi damai di Polda Riau dan kajati Riau dalam waktu dekat .pungkas Ramlan.SH.CPLA, tutupnya.(Indo)
